Masyarakat Kota Mataram langsung bereaksi atas pemberitaan Lombok Post terkait beberapa anggota DPRD Kota Mataram yang sering membolos. Beberapa orang bahkan menelpon langsung wartawan koran ini. Mereka mengecam tindakan wakilnya tersebut. ‘’Kalau ternyata benar informasi itu, kami benar-benar kecewa dan mengecam tindakan itu,’’ kata Suhaimi, salah satu warga yang mengaku dari Ampenan.
Menurutnya, sikap anggota dewan itu benar-benar disayangkan. Sebab, mereka merupakan orang-orang pilihan yang diharapkan menjadi corong dan menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. ‘’Kalau seperti ini, kepada siapa lagi kami bisa mengadu,’’ sesalnya.
Hal senada juga diungkapkan Rosidi, warga Bertais. Dia mengatakan, anggota dewan harusnya mengingat janji-janji mereka sebelum terpilih. ‘’Kalau seperti ini, sama artinya mereka membohongi kami,’’ tegasnya.
Namun Rosidi menyadari, tidak semua anggota dewan seperti itu. Banyak juga anggota dewan yang berprilaku baik dan bertangung jawab terhadap masyarakat. ‘’Yang kami kecam ini adalah dewan pembolos dan pemalas, kalau anggota dewan yang rajin dan disiplin, kami tetap bangga dan acungi jempol ke mereka,’’ ucap pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi ini.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin angkat bicara. Ia berjanji akan kembali mengevaluasi tingkat kehadiran anggota dewan. ‘’Namun, selama kode etik ini belum disahkan atau diparipurnakan, tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa,’’ terangnya.
Politisi PPP ini menyatakan, kode etik tersebut akan diparipurnakan minggu ini. Sehingga, minggu depan kemungkinan aturan itu sudah bisa dilaksanakan. ‘’Yang jelas kita tak akan membiarkan ada anggota dewan yang mencoreng nama DPRD Kota Mataram secara keseluruhan,’’ cetusnya.
Menurut Husni, ada tiga tingkatan sanksi yang nanti akan dilakukan oleh BK mengacu pada isi kode etik itu. Tiga sanksi tu adalah, teguran lisan, teguran tertulis dan bisa dikenai sanksi untuk dilaporkan ke Ketua Dewan kemudian ke pihak partai politik anggota dewan yang bersangkutan. ‘’Sebelumnya kita juga akan sosialisasikan dulu terhadap anggota DPRD Kota Mataram,’’ tandasnya. (oni)
Sumber:: http://www.lombokpost.co.id
Menurutnya, sikap anggota dewan itu benar-benar disayangkan. Sebab, mereka merupakan orang-orang pilihan yang diharapkan menjadi corong dan menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. ‘’Kalau seperti ini, kepada siapa lagi kami bisa mengadu,’’ sesalnya.
Hal senada juga diungkapkan Rosidi, warga Bertais. Dia mengatakan, anggota dewan harusnya mengingat janji-janji mereka sebelum terpilih. ‘’Kalau seperti ini, sama artinya mereka membohongi kami,’’ tegasnya.
Namun Rosidi menyadari, tidak semua anggota dewan seperti itu. Banyak juga anggota dewan yang berprilaku baik dan bertangung jawab terhadap masyarakat. ‘’Yang kami kecam ini adalah dewan pembolos dan pemalas, kalau anggota dewan yang rajin dan disiplin, kami tetap bangga dan acungi jempol ke mereka,’’ ucap pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi ini.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin angkat bicara. Ia berjanji akan kembali mengevaluasi tingkat kehadiran anggota dewan. ‘’Namun, selama kode etik ini belum disahkan atau diparipurnakan, tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa,’’ terangnya.
Politisi PPP ini menyatakan, kode etik tersebut akan diparipurnakan minggu ini. Sehingga, minggu depan kemungkinan aturan itu sudah bisa dilaksanakan. ‘’Yang jelas kita tak akan membiarkan ada anggota dewan yang mencoreng nama DPRD Kota Mataram secara keseluruhan,’’ cetusnya.
Menurut Husni, ada tiga tingkatan sanksi yang nanti akan dilakukan oleh BK mengacu pada isi kode etik itu. Tiga sanksi tu adalah, teguran lisan, teguran tertulis dan bisa dikenai sanksi untuk dilaporkan ke Ketua Dewan kemudian ke pihak partai politik anggota dewan yang bersangkutan. ‘’Sebelumnya kita juga akan sosialisasikan dulu terhadap anggota DPRD Kota Mataram,’’ tandasnya. (oni)
Sumber:: http://www.lombokpost.co.id
0 komentar:
Post a Comment